Indonesia berambisi besar: menjadi raksasa ekonomi digital pada 2045. Namun, di tengah gaung kecerdasan buatan (AI) algoritma mengurai disparitas yang kian mendominasi, sebuah pertanyaan mendasar muncul: siapkah kita menghadapi lompatan teknologi ini tanpa menciptakan jurang ketimpangan yang lebih dalam?
Perbincangan saya dengan Marco Kamiya, Perwakilan UNIDO untuk Indonesia, Filipina, dan Timor Leste, Juli lalu, membuka mata lebar-lebar. Tantangan digitalisasi bukan sekadar soal adopsi teknologi, melainkan fondasi keamanan dan kesiapan ekosistem yang rapuh. Kamiya menyoroti paradoks ironis: sebagian elit sibuk menggembar-gemborkan “lompatan teknologi,” sementara di sisi lain, ada pelaku usaha kecil yang terpaksa memutus sambungan internet karena dihantui ancaman ransomware.
Ditambah lagi, survei Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mengungkapkan fakta mengejutkan: 70 persen UMKM masih kesulitan mengakses pembiayaan untuk go digital. Inilah potret nyata dari mimpi besar yang belum ditopang jaring pengaman memadai.
Disparitas yang Tak Kasat Algoritma
Dalam hiruk-pikuk adopsi AI algoritma mengurai disparitas, kita sering lupa bertanya: ketimpangan macam apa yang sedang terbentuk? Di Indonesia, masalahnya bukan hanya akses internet. Ini meluas ke kesiapan SDM, lemahnya perlindungan data, dan kebijakan yang belum terpadu. UMKM masih kesulitan, sementara masyarakat semakin khawatir tentang keamanan data mereka. Ini bukan hanya tantangan teknis, melainkan ketimpangan sistemik yang membutuhkan solusi keadilan, bukan sekadar kecanggihan algoritma.
“Teknologi AI, sebut Kamiya, adalah titik tolak strategis bagi negara berkembang seperti kita. Hanya saja, perangkatnya sudah ada di tangan, tapi strategi untuk mengoperasikannya belum sepenuhnya kita kuasai.”
Kata kuncinya adalah disparitas. Kesenjangan akses terhadap teknologi ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pemahaman, perlindungan, dan peluang. Saat literasi digital belum merata dan sistem perlindungan masih lemah, AI berpotensi memperbesar kesenjangan, menjauhkan akses dari individu yang paling terpinggirkan.
Risiko Nyata dan Persiapan yang Belum Matang
Risiko yang kita hadapi bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan kontrol atas informasi pribadi kita. Dalam sistem yang didukung AI algoritma mengurai disparitas, algoritma mampu mengeksploitasi celah keamanan yang rentan, merambah ke sektor krusial seperti keuangan dan Kesehatan. Tanpa kebijakan keamanan siber yang kuat dan mudah dipahami masyarakat, ketakutan publik bukanlah paranoia, melainkan kewaspadaan rasional. Survei Ipsos Flair Indonesia 2023 menunjukkan 92 persen warga Indonesia merasa khawatir akan penyalahgunaan data mereka, angka tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Fakta lain yang mencemaskan adalah tingkat investasi kita dalam riset dan inovasi. Indeks Inovasi Global 2024 menunjukkan bahwa hanya 0,28 persen dari PDB negara kita yang digunakan untuk penelitian dan inovasi, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara maju yang melebihi 2 persen. Bahkan Korea Selatan berani menginvestasikan 4 persen. Kita seolah berambisi untuk tampil sebagai pemain utama di panggung AI internasional, tetapi hadir di arena tanpa rencana, bahkan tanpa perlindungan dan bahan baku yang cukup.
Profesor Sir Mike Gregory dari University of Cambridge mengingatkan, “Banyak kemajuan tidak muncul dari penemuan baru, melainkan dari usaha melakukan hal yang sudah ada dengan cara yang lebih baik.” Ia menyoroti bahwa kita kerap terperangkap dalam pujian terhadap inovasi, padahal sumber masalah sering kali terletak pada kegagalan pelaksanaan dan kolaborasi kebijakan.
Membangun Masa Depan Bersama: Perlukah Strategi Membumi?
Lebih dari sekadar mempertanyakan AI, ini adalah cerminan arah pertumbuhan kita. Siapa yang akan memperoleh posisi dalam era digital mendatang, dan siapa yang akan terasing karena sistem tidak “mampu” mengenali keberadaannya?
AI memang menawarkan efisiensi, namun jangan sampai ia malah memperburuk eksklusi. Kita memerlukan kebijakan yang tidak hanya mendukung teknologi, tetapi juga mendukung kesetaraan, kepercayaan, dan yang paling penting, berfokus pada manusia. Kemajuan tidak dapat dielakkan, tetapi kita tidak boleh diatur secara sepihak oleh mereka yang tercepat berlari.
Tantangan terbesar kita bukanlah lambatnya adopsi teknologi, melainkan kebijakan yang tercerai-berai. Strategi Nasional (STRANAS) AI yang diperkenalkan pada 2020 tetap bersifat tidak mengikat atau non-binding. Saat di kertas, impian masa depan seringkali terlalu bergantung pada rencana besar, sehingga kita sering lupa mempersiapkan langkah-langkahnya. Terlebih lagi ketika beberapa pemerintah daerah masih meraba pentingnya digitalisasi, sektor swasta bergerak dengan kecepatan sendiri, sementara perguruan tinggi aktif memproduksi jurnal yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan praktis para pelaku industri.
Seperti yang dinyatakan oleh seorang eksekutif C-suite dari bank terkemuka, risiko dalam industri keuangan dapat menjadi sangat besar jika penggunaan AI tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam menjaga keamanan informasi sensitif. Ini menegaskan bahwa kesenjangan tidak hanya muncul dalam akses terhadap teknologi, tetapi juga dalam kemampuan mengatasi risikonya. Jika sektor besar dapat mengantisipasi dengan sistem perlindungan yang berlapis, bagaimana dengan UMKM, masyarakat lokal, atau institusi pendidikan yang tidak memiliki perlindungan sejenis?
Apabila tidak segera diatasi, gap ini dapat menyebabkan transformasi digital justru memperkuat ketidakadilan yang lebih mendalam, yang mungkin tidak terlihat dan terabaikan oleh algoritma.
Solusinya bukan menantikan kebijakan besar berikutnya, tetapi membangun dari dasar. Kita memerlukan ekosistem digital yang relevan, melibatkan UMKM, komunitas lokal, pekerja informal, serta generasi muda di daerah tanpa koneksi yang stabil. Kita memerlukan bimbingan digital yang konkret, bukan hanya pelatihan sementara. Pemerintah harus memberikan insentif kepada mereka yang berani mencoba, mengalami kegagalan, dan terus belajar selama proses transisi ini.
Universitas dan media berfungsi penting sebagai jembatan antara industri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Seperti upaya Babbage Forum di Cambridge: “Kita memerlukan ruang dialog yang terbuka, aman, dan setara.” Alasan yang kita perjuangkan bukan sekadar transformasi digital, tetapi keadilan mengenai siapa yang dapat mengakses dan menikmati manfaatnya.”
Inklusivitas bukan pelengkap. Itu merupakan syarat yang tidak dapat dinegosiasikan untuk masa depan yang lebih adil dan cemerlang. Pertanyaannya, apakah kita tengah menciptakan masa depan (bersama), atau sekadar memindahkan ketidakadilan lama ke dalam format digital yang lebih tertata dan nyata secara algoritma?. Baca berita lain di sini.
