Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi luncurkan peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) 2024–2028. Peta jalan tersebut ditetapkan dalam dokumen Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan yang berlaku hingga tahun 2028 dan menjadi acuan strategis bagi perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa peta jalan ini dirancang dengan misi menciptakan industri IAKD yang terpercaya, kredibel, sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan. “Kami ingin memastikan sektor keuangan digital tumbuh dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen,” kata Fawzi dalam acara peluncuran di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (9/8).
Tiga Fase Pengembangan
Dalam implementasinya, peta jalan dibagi menjadi tiga fase utama. Fase pertama, yaitu penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan, akan dijalankan sepanjang 2024–2025. Pada tahap ini, OJK menekankan pentingnya menyiapkan sistem pengawasan yang efektif dan berimbang untuk menjawab tantangan masa depan keuangan digital.
Fase kedua akan dilaksanakan pada 2026–2027, dengan penekanan pada percepatan pengembangan dan penguatan sektor industri. Sementara fase ketiga yang berjalan hingga 2028 diarahkan pada pendalaman serta pertumbuhan berkelanjutan. “Tujuan utama kami adalah menciptakan industri IAKD yang kreatif, terpercaya, inklusif, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi nasional,” ungkap Fawzi.
Empat Pilar Strategis
Untuk mewujudkan visi itu, OJK merancang empat pilar inti sebagai fondasi strategi. Pilar pertama adalah pengaturan dan pengembangan yang mencakup regulasi adaptif agar industri kripto dan aset digital bisa tumbuh dalam koridor yang sehat. Pilar kedua, pengawasan dan penegakan hukum, bertujuan memastikan kepatuhan pelaku industri sekaligus melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan.
Pilar ketiga adalah perizinan dan informasi, yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi serta kemudahan akses data di sektor IAKD. Sedangkan pilar keempat adalah inovasi, yaitu mendorong kolaborasi dan pengembangan teknologi baru agar industri tetap kompetitif menghadapi dinamika global.
Dukungan Infrastruktur dan Sinergi
Selain empat pilar tersebut, OJK juga menyiapkan sejumlah faktor pendukung. Di antaranya adalah transformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur digital dan proses bisnis. Sinergi antar lembaga, baik dalam negeri maupun internasional, juga menjadi kunci agar peta jalan ini bisa berjalan efektif.
“Peta jalan ini kami susun bukan hanya untuk memperkuat sektor jasa keuangan, tetapi juga untuk mendukung perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan adanya arah yang jelas, industri IAKD diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas, mulai dari pendalaman pasar keuangan hingga perluasan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Fawzi.
Dorongan bagi Industri Kripto Nasional
Langkah OJK ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi pesatnya perkembangan aset kripto global. Dengan regulasi yang lebih terstruktur dan ekosistem yang terjaga, OJK berharap investor, pelaku usaha, hingga masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan industri ini tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen.
OJK resmi luncurkan peta jalan 2024–2028 merupakan langkah signifikan untuk arah baru dalam sektor keuangan digital di Indonesia. Jika diimplementasikan dengan baik, peta jalan ini diprediksi mampu mempercepat proses digitalisasi dan sekaligus meningkatkan kompetisi Indonesia di pasar ekonomi global. Baca berita lain di sini.
