Pemerintah siapkan lembaga tengah mempersiapkan langkah besar dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dengan membentuk sebuah lembaga pendanaan khusus atau sovereign AI fund. Organisasi ini diharapkan menjadi alat utama dalam mendukung ambisi Indonesia menjadi salah satu pusat teknologi terkemuka di wilayah Asia Tenggara.
Berita ini pertama kali diketahui melalui Reuters, yang menyebut rencana tersebut sebagai langkah lanjutan dari inisiatif pemerintah siapkan lembaga sebelumnya mengenai pengembangan peta jalan nasional untuk AI. Peta jalan tersebut bertujuan menarik investasi luar negeri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor bisnis AI dan produksi chip semikonduktor, dua bidang strategis yang saat ini menjadi arena persaingan global.
Belajar dari Malaysia
Langkah Indonesia ini tak lepas dari fenomena yang terjadi di negara tetangga, Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengamankan investasi miliaran dolar dari perusahaan teknologi global. Perusahaan-perusahaan itu secara cepat membangun infrastruktur vital untuk memenuhi peningkatan permintaan layanan berbasis cloud dan AI. Melihat hal itu, Indonesia merasa perlu mempercepat persiapannya agar tidak tertinggal dalam perebutan peluang ekonomi digital.
Peran Danantara
Dalam dokumen sepanjang 179 halaman yang dikutip Reuters, lembaga pembiayaan AI Indonesia nantinya sebagian besar akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Meski begitu, pihak Danantara hingga kini belum memberikan komentar resmi mengenai rencana tersebut.
Dokumen itu tidak secara spesifik menyebutkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan lembaga pendanaan AI ini. Namun, terdapat estimasi bahwa dana akan mulai dipersiapkan pada periode 2027 hingga 2029. Selain itu, dokumen juga menyinggung model bisnis yang memungkinkan adanya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Di dalamnya terdapat rencana pemberian insentif kepada investor domestik untuk mendukung pengembangan ekosistem AI, meski belum ada rincian detail yang dipaparkan.
Strategi dan Tantangan
Dokumen strategi nasional tersebut, yang disebut Kementerian Komunikasi dan Digital masih menunggu tanggapan publik sebelum difinalisasi, memetakan kondisi terkini kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi AI. Dokumen itu juga memberikan rekomendasi kebijakan hingga 2030 untuk mempercepat pengembangan sektor ini.
“Indonesia saat ini berada di tahap awal adopsi AI,” demikian bunyi pernyataan dalam dokumen yang dikutip Reuters pada Senin (11/8). Disebutkan pula bahwa sejumlah perusahaan besar, termasuk raksasa teknologi Tiongkok Huawei dan perusahaan teknologi lokal GoTo, turut berkontribusi dalam penyusunan laporan tersebut.
Namun, peta jalan juga menyoroti beberapa tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia. Di antaranya adalah keterbatasan talenta AI, rendahnya pendanaan riset, keterbatasan infrastruktur terutama di luar kota-kota besar, serta ancaman berupa misinformasi dan kebocoran data yang bisa muncul seiring pemanfaatan teknologi ini.
Potensi Besar bagi Ekonomi
Walaupun menghadapi sejumlah rintangan, peluang ekonomi dari penerapan AI diperkirakan sangat signifikan. Laporan Boston Consulting Group (BCG) pada April 2025 menyebut negara-negara ASEAN berada pada posisi yang menguntungkan dalam pertumbuhan berbasis AI. Menurut BCG, kontribusi AI terhadap produk domestik bruto (PDB) negara-negara ASEAN diperkirakan mencapai 2,3 hingga 3,1 persen pada tahun 2027.
Bagi Indonesia, dampak absolutnya bahkan diperkirakan bisa menjadi yang terbesar di kawasan. Hal ini karena skala ekonomi Indonesia yang besar, populasi yang masif, serta potensi pasar digital yang masih terus berkembang.
Dengan persiapan lembaga pendanaan AI ini, pemerintah berharap Indonesia mampu memacu adopsi teknologi, memperkuat kemandirian digital, sekaligus menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di tanah air. Baca berita lain di sini.
