Sistem pembayaran digital Indonesia kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun lalu. Tidak lagi sekadar mengejar kecepatan dan efisiensi transaksi, sektor ini kini harus menempatkan keamanan data, ketahanan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor sebagai prioritas utama. Peningkatan ancaman siber, pencurian informasi, dan penipuan online menjadi risiko nyata yang menguji ketahanan ekosistem keuangan.
Laporan dari Cybersecurity Ventures memperkirakan bahwa kerugian ekonomi global akibat kejahatan siber akan mencapai US$ 10,5 triliun pada tahun 2025, menjadikannya salah satu ancaman terbesar di dunia. Di tingkat nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024. Angka ini menunjukkan bahwa serangan terhadap sektor digital di Indonesia terus meningkat, khususnya di ranah keuangan.
Temuan IBM Cost of a Data Breach 2024 juga menunjukkan bahwa rata-rata kerugian akibat kebocoran data di Asia Tenggara mencapai US$ 3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi target utama para pelaku kejahatan. Kondisi ini mempertegas urgensi penguatan tata kelola dan penerapan standar keamanan tinggi dalam setiap sistem pembayaran.
tory sandbox untuk menguji inovasi dalam perbankan, fintech, serta teknologi pembayaran lainnya sebelum diperkenalkan secara luas.
Farida menyatakan bahwa tindakan ini dapat mempercepat penerimaan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sambil memastikan bahwa aspek keamanan tetap terjaga di tengah kemajuan digitalisasi yang cepat.
Dari sudut pandang keamanan negara, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandiv Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengingatkan bahwa ancaman pada sektor keuangan terus meningkat, termasuk penggunaan kecerdasan buatan oleh pelaku kejahatan. Ia menekankan perlunya implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) sesuai Perpres No. 47 Tahun 2023 yang meliputi delapan fokus, mulai dari tata kelola, manajemen risiko, perlindungan infrastruktur vital, hingga kerja sama internasional.
Wakil Sekjen II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Saat Prihartono, menyatakan bahwa kemampuan dalam menangani risiko penipuan merupakan faktor penting untuk kelangsungan inovasi digital. Menurutnya, teknologi harus dibangun dengan lapisan keamanan kuat agar mampu menahan serangan yang kian canggih. Ia mendorong kolaborasi erat antara perbankan, fintech, dan regulator untuk menciptakan standar pencegahan penipuan yang konsisten di berbagai platform.
Sejalan dengan itu, Country Director BPC, Djoni Tany, menilai bahwa keamanan bukanlah hambatan inovasi, melainkan pendorong lahirnya layanan baru yang berkelanjutan. Jika Indonesia berhasil membangun arsitektur pembayaran yang aman, terstandarisasi, dan terhubung, ia optimistis Indonesia dapat menjadi pelopor sistem pembayaran digital di Asia Tenggara.
Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara teknologi, regulasi, dan kepercayaan publik menjadi fondasi utama agar ekosistem pembayaran digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan aman di masa depan. Baca berita lain di sini.
